Kelola Media Sosial, Kampanyekan Kebijakan Pemerintah | INDRAMAYUKAB.GO.ID
Selasa , 21 Agustus 2018

Kelola Media Sosial, Kampanyekan Kebijakan Pemerintah

Media sosial saat ini memungkinkan komunikasi antara pemerintah dan warga negara berlangsung cepat dan setara. Dirjen Informasi dan Komunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika R. Niken Widiastuti mendorong peran humas pemerintah agar lebih proaktif dalam memanfaatkan media sosial untuk mengomunikasikan kebijakan pemerintah.

“Media sosial sangat bagus untuk komunikasi kebijakan pemerintah. Tugas humas pemerintah untuk memastikan bagaimana agar persepsi negatif masyarakat terhadap pemerintah bisa dikelola dengan baik melalui pemaparan data dan fakta,” katanya dalam Forum Diskusi bertema Manajemen Komunikasi Pemerintah di Era Digital di Bandung, Jawa Barat, Rabu (22/08/2017).

BACA  Anna Sophanah Raih Kawastara Pawitra dari Kemendikbud

Hal itu bisa dilakukan dengan mengoptimalkan pengelolaan media sosial lembaga pemerintah. “Baik di pusat, provinsi, kabupaten dan kota saat ini sudah tersambung. Optimalkan pengelola media sosial dengan

rajin melakukan komunikasi kebijakan dan menangkal isu atau hoax,” paparnya.

Meskipun demikian, Niken menyatakan adanya problem komunikasi yang muncul dalam komunikasi pemerintah di media sosial, salah satunya adalah berita bohong atau hoax.

“Harus diakui selama beberapa waktu terakhir ada problem komunikasi. Ada banyak pemutarbalikan fakta yang beredar di media sosial. Bahkan banyak yang mempercayai dan menyebarkannya,” paparnya.

Untuk mengatasi hal itu, Dirjen IKP mengajak pengelola media sosial di pemkab dan pemkot untuk melakukan kampanye kebijakan.

“Mari kita menyampaiakan program pemerintah dan melakukan konter narasi.

“Kominfo juga melakukan kampanye, hal yang penting adalah cepat merespons dan munculkan konten narasi pada timing yang tepat,” tutrunya.

Sementara itu, Juru Bicara Presiden Johan Budi menegaskan peran humas dalam melakukan komunikasi melalui media sosial.

“Fungsi humas adalah merespons tuduhan atau fitnah tak benar, kalau (fitnah) itu di media sosial tentu jawabnya lewat medsos. Kalau muncul di media masinteram ya jawabnya gunakan media mainstream,” paparnya.

Jubir Presiden itu juga memberikan beberapa taktik untuk mengelola komunikasi di era digital.

“Pastikan bahwa komunikasi dilakukan dengan tepat dan jelas. Komunikasi tidak jelas akan membuat perspesi publik yang salah dan keberhasilan kerja pemerintah tak sampai ke publik. Pastikan informasi yang disampaikan itu akurat dan jelas agar publik bisa memahami secara utuh,” katanya.

Forum Diskusi Manajemen Komunikasi Pemerintah di Era Digital di Bandung itu merupakan media berbagi best practices pengelolaan komunikasi lembaga pemerintah.

Hadir narasumber Menseskab Pramono Anung, Mendagri Tjahyo Kumolo, Jubir Presiden Johan Budi, dan Dirjen IKP R. Niken serta praktisi komunikasi digital Arif Budiman. Acara itu dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfo dari pemerintah kabupaten dan pemerintah kota serta puluhan pengelola media sosial lembaga pemerintah di Provinsi Jawa Barat dan Banten. DENI SANJAYA/Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Indramayu