Pantau Perkembangan Inflasi, Pemkab Indramayu Ikuti Rakor TPID Jawa Barat

Loading

DISKOMINFO INDRAMAYU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu mengikuti kegiatan rapat koordinasi (Rakor) yang digelar secara rutin terkait dengan pengendalian inflasi daerah provinsi dan kabupaten/kota se-Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jawa Barat, Kamis (26/1/2023).

Bertempat di Indramayu Command Center (ICC), rapat yang digelar secara daring turut dihadiri Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Indramayu Suwenda, Inspektur Pembantu Wilayah II Ermasyanto, Plt. Kepala Dinas Koperasi, Ukm, Perdagangan dan Perindustrian Akhmad Budiharto, serta tamu undangan lainnya.

Plh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Mohammad Taufiq Budi Santoso dalam arahannya mengatakan, sampai dengan Desember tahun 2022 inflasi di provinsi Jawa Barat berada pada angka 6,04%, di mana angka tersebut lebih tinggi dibanding angka inflasi nasional yakni 5,51%.

“Angka inflasi tersebut menjadi tantangan buat kita semua agar ini bisa kita kendalikan secara sistematis,” tuturnya.

Lebih lanjut Taufiq menjelaskan, bulan Desember 2022 terjadi inflasi sebesar 0,74% yang utamanya disebabkan oleh inflasi kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga serta kelompok makanan, minuman dan tembakau.

“Beberapa komoditas serta komoditas yang harganya diatur oleh pemerintah memberikan andil cukup tinggi terhadap inflasi tahun 2022,” jelasnya.

Kendati demikian, pemerintah terus melakukan intervensi terhadap pengendalian inflasi dengan berbagai upaya seperti pengendalian pasokan, subsidi transportasi, operasi pasar, dan gerakan masyarakat seperti gerakan tanam pangan cepat panen

BACA  Pemdes Sukra Wetan Serap Aspirasi Warga Lewat Musrenbangdes

Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Jawa Barat Marsudijono memaparkan, selama lima tahun terakhir posisi inflasi tahunan Jawa Barat cenderung lebih tinggi dibanding inflasi nasional. Namun demikian, angka inflasi Jawa Barat tersebut masih lebih rendah dari Jawa Timur yang berada pada angka 6,52%.

“Walaupun inflasi kita cukup tinggi, namun masih rendah dibandingkan dengan angka inflasi Provinsi Jawa Timur,” paparnya.

Kemudian Marsudijono menerangkan, perkembangan inflasi di bulan Januari atau awal tahun secara historis cenderung tinggi. Hal tersebut didominasi oleh kenaikan harga komoditas pangan yang bergejolak.

Beberapa komoditas pangan yang berpotensi memberikan andil terhadap inflasi pada Januari 2023 yakni beras, cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah.

“Komoditas beras seringkali mengalami kenaikan harga di awal tahun disebabkan belum memasuki masa panen,”

Sedangkan untuk komoditas non pangan yang berpotensi memberikan andil terhadap Inflasi Januari
2023 adalah sewa rumah dan tarif air minum PDAM.

Di tempat yang sama, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Indramayu Suwenda mengatakan, Pemkab Indramayu akan terus mengikuti perkembangan inflasi di Indonesia khususnya di Jawa Barat serta berupaya melaksanakan langkah-langkah yang direkomendasikan oleh Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah guna menekan angka inflasi.

“Kami akan terus mengikuti perkembangan inflasi dan melaksanakan langkah-langkah sesuai arahan TPIP dan TPID,” pungkasnya. (FKR/MTQ—Tim Publikasi Diskominfo Indramayu)

BACA  Manfaatkan Dana Shodaqah, DKM Nurul Huda Jatibarang Gelar Bagi Takjil Hingga Prasmanan Buka Puasa
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Scroll to Top