INDRAMAYU 19/3/2014 – Usulan pembangunan dari desa harus lebih bervariasi dan sesuai dengan visi dan misi serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indramayu. Hal itu ditegaskan Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah ketika membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun anggaran 2015 yang berlangsung di Aula Nyi Endang Dharma Universitas Wiralodra, Rabu (19/3/2014).
Bupati menambahkan, usulan pembangunan dari desa harus lebih bervariasri karena desa bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Namun demikian desa juga dalam mengusulkan pembangunan harus disesuaikan dengan keadaan yang ada terutama dengan anggaran yang tersedia di APBD Indramayu.
Belum lama masyarakat Indrmayu merasakan dampak dari bencana banjir yang hampir merata di seluruh wilayah Kabupaten Indramayu. Hal ini tentu sangat mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat yang langsung menjadi korban banjir. Selain itu, infrastruktur jalan maupun saluran irigasi juga banyak mengalami kerusakan sehingga mempengaruhi mobilitas roda ekonomi masyarakat.
“Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya berharap kita semua dapat bersama-sama menghadapi kondisi tersebut melalui perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Indramayu untuk merencanakan pembenahan infrastruktur yang memang menjadi kewenangan serta tanggung jawab pemerintah daerah,†ajak bupati.
Menurut bupati, tidak dapat dipungkiri bahwa musrenbang belum mampu sepenuhnya mengakomodir seluruh usulan yang berasal dari masyarakat karena berbagai alasan. Namun bukan berarti hal tersebut menjadikan alasan untuk menganggap acara tersebut sebagai seremonial belaka. Semua pihak harus berusaha agar penyelenggaraan musrenbang saat ini dapat menghasilkan perencanaan yang terukur dan dapat diaplikasikan.
Hingga saat ini masih mengukur pembangunan melalui kondisi fisik semata. Hal tersebut tidak dapat disalahkan sepenuhnya karena kondisi sarana dan prasarana publik yang harus dipelihara tidak sesuai dengan anggaran yang tersedia. Akan tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa pembangunan yang dilaksanakan kemudian hanya terbatas kepada pembangunan fisik semata.
Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu H. Wawang Irawan, SH.MH mengatakan, saat ini terdapat tiga isu strategis dalam perencanaan pembangunan yakni unsur wilayah, unsur penduduk, dan unsur pemerintah.
Unsur wilayah yang menjadi perhatian serius berdasarkan masukan yakni tata ruang yang berkembang secara sporadic, kemudian adanya bencana alam berupa banjir, abrasi, dan interusi. Permukiman dan prasarana yang masih belum layak atau memadai, dan lingkungan hidup yang mengalami kerusakan dan pencemaran.
Selanjutnya unsure penduduk yang menjadi perhatian yakni mutu SDM relative rendah, masih perlu upaya penyetaraan gender, keamanan dan ketertiban yang dianggap masih belum terkendali, dan belum terjadi kemakmuran karena angka kemiskinan yang masih relative tinggi. Sedangkan pada unsure pemerintah isu strategisnya yaitu PAD yang belum tergali secara optimal dan pelayanan umum belum prima dan kepartisifatipan dalam pembangunan belum optimal.
Pada kesempatan itu turut hadir perwakilan Gubernur Jawa Barat yang diwaikili oleh BKPP Wilayah III Cirebon, para kepala Bappeda se-wilayah III Cirebon, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, instansi vertical, LSM, OPD, Camat, dan kuwu se Kabupaten Indramayu. (deni/humasindramayu)
