Pemerintahan PDF Cetak Email
Indramayu - Potensi

Dengan luas wilayah 2.099,42 Km2, Kabupaten Indramayu merupakan sebuah wilayah administratif yang luas. Agar pembangunan dapat dirasakan  secara merata maka diperlukan aparat pemerintahan untuk perencanaan dan pelaksanakan pembangunan. Selain aparat pemerintahan, peran aktif masyarakat adalah roda penggerak pembangunan. Dengan kinerja aparat pemerintahan yang baik diharapkan pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Kabupaten Indramayu saat ini memiliki desa sebanyak 317 desa dan 8 kelurahan. Desa/Kelurahan  tersebut tersebar di  31 Kecamatan. Adapun batas wilayah Kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut :

Utara           :                      Laut Jawa

Selatan        :                      Kabupaten  Majalengka, Sumedang dan Cirebon

Barat            :                      Kabupaten Subang

Timur           :                      Laut Jawa dan Kabupaten Cirebon

Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Indramayu terdiri dari 2 Sekretariat, 7 Badan, 15 Dinas, 2 Kantor, 31 Kantor Kecamatan dan 8 Kantor Kelurahan dengan jumlah pegawai negeri sebanyak 14.831 orang. Jika dilihat dari Golongan  Ruang  Pegawai Negeri  yang berada di Kabupaten   Indramayu  terdiri dari 261 pegawai golongan I,4.013 pegawai golongan II, 5.493 pegawai golongan III dan 5.064 pegawai golongan IV. Sedang bila dilihat dari jabatan struktural/eselon tercatat sebanyak 1.081 pegawai menduduki jabatan struktural dari eselon IV B sampai eselon II A. DPRD Kabupaten Indramayu masa bhakti 2009 – 2014 terdiri atas 6 fraksi dan 4 komisi dengan jumlah anggota dewan keseluruhan sebanyak 50 orang.

Anggaran Pendapatan dan  Belanja Daerah (APBD) merupakan penjabaran rencana kerja para penyelenggara pemerintahan daerah untuk kurun waktu satu tahun. Dalam bentuk yang paling ringkas, APBD dituangkan ke dalam suatu format yang memuat pengelompokan jenis transaksi berkaitan dengan rencana keuangan negara dalam kurun waktu satu tahun.

Rasio PAD terhadap APBD Kabupaten Indramayu yaitu 12,73 %, rasio ini mengukur kemandirian suatu daerah. Rasio Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD tercatat sebesar 29,81 %.