DISKOMINFO INDRAMAYU – Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Disduk-P3A) Kabupaten Indramayu H. Takmid mengikuti sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Stunting 2023 secara virtual, di Indramayu Command Centre, Selasa (14/6/2022).
Mendampingi H Takmid, turut hadir pula perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, Bappeda-Litbang Kabupaten Indramayu, Dinas Sosial Kabupaten, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu. Sosialisasi ini diikuti oleh 12 provinsi di Indonesia.
Dalam sambutannya Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan pada Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia Dr. Ir. Suprayoga Hadi mengatakan, tujuan kegiatan, arah kegiatan, arah kebijakan DAK Stunting 2023 ini untuk memberikan informasi kepada daerah tentang arah kebijakan anggaran dan mendukung percepatan penurunan stunting.
Menurutnya, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin, pemerintah sudah menetapkan 12 provinsi prioritas khusus dalam penurunan stunting yaitu 7 provinsi dengan prevalensi tertinggi, dan 5 provinsi dengan jumlah anak balita stunting terbanyak.
“Penentuan prioritas khusus ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa jumlah anak balita stunting di 12 provinsi tadi, telah mencapai 60% dari total anak balita stunting yang ada di Indonesia,†tambahnya.
Ditambahkannya, berdasarkan data dari hasil survey status gizi di Indonesia 2021, saat ini prevalensi stunting secara nasional masih sekitar 24,4% atau setara dengan 6 juta jiwa, oleh karena itu prevalensi khusus di 12 provinsi ini diharapkan berkontribusi secara positif bagi penurunan stunting secara nasional dengan lebih cepat.
Kendati demikian bukan berarti di 22 provinsi lainnya pemerintah tidak peduli. Akan tetapi tetap melakukan program untuk mendorong penurunan stunting dilokasi lainnya. Mengingat sejak 2019, pemerintah telah memberikan dukungan pendanaan kepada daerah untuk melakukan penurunan stunting melalui DAK baik sifatnya fisik maupun non fisik. Namun banyak dari provinsi prioritas yang belum memanfaatkan secara optimal DAK yang ada dalam upaya untuk mencapai target penurunan stunting sebesar 14% pada tahun 2024 mendatang.
“Oleh karena itu, acara hari ini diharapkan selain sebagai sarana untuk menyampaikan informasi termasuk sosialisasi, dan juga mengingatkan kepada kita semua khususnya pimpinan dari pemerintah daerah untuk dapat mengoptimalkan DAK yang telah disediakan,†tandasnya.
Sementara itu Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Prof. Suahasil Nazara menyampaikan, permasalahan stunting merupakan suatu masalah yang sangat penting, dan memberikan implikasi kepada generasi penerus bangsa, seperti implikasi kepada kehidupan, produktivitas, dan kehidupan ekonomi Indonesia.
“Menurut Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, kita harus menurunkan stunting menuju 14% pada tahun 2024, terdapat progress, namun harus lebih cepat kita lakukan. Stunting ini dimulai sejak pada kehamilan karena itu sangat penting untuk menjaga generasi kita agar tidak terkena stunting,â€Âungkapnya.
Dipaparkannya, anggaran negara untuk mendukung penurunan stunting tahun ini mencapai 34 triliun, dan tersebar kepada 17 kementerian lembaga. Anggaran tersebut digunakan untuk mengurusi masalah supplies Kesehatan dan lainnya.
Lanjutnya, anggaran yang besar ini diharapkan memberikan manfaat yang luar biasa, namun lebih dari itu anggaran yang diberikan bukan hanya untuk diberikan kepada kementerian lembaga namun juga kepada pemerintah daerah melalui DAK yang telah disusun untuk penurunan stunting.
“DAK penurunan stunting ini diberikan melalui berbagai macam alokasi, ada yang bentuknya seperti bantuan keluarga berencana, bantuan operasional stunting, dana ketahanan pangan dan pertanian. Kami berharap bahwa dana tersebut dapat menurunkan stunting. Tahun 2023, akan diadakan DAK stunting juga dan diharapkan nantinya akan mencerminkan progress kemajuan dari daerah masing-masing,†ujarnya. (MT/MTQâ€â€Tim Pubikasi Diskominfo Indramayu)
