Bupati Nina Agustina: “Fokus Mengejar Ketertinggalan dan Mencari Solusi Atas Permasalahan Masyarakatâ€Â
DISKOMINFO INDRAMAYU — Bupati Indramayu Nina Agustina membuka Forum Konsultasi Publik dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, di Aula Nyi Endang Dharma Ayu Unwir Indramayu, Rabu (15/2/2023).
Melalui forum ini Bupati Indramayu Nina Agustina berharap, terjalinnya kolaborasi melalui unsur Pentahelix guna mengejar ketertinggalan daerah dan menghasilkan solusi dalam upaya memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.
“Sisi lain terdapat permasalahan yang membutuhkan solusi, saran dan masukan melalui forum ini melalui ide dan gagasan. Hal ini sangat penting untuk mengejar ketertinggalan dengan mencari solusi atas permasalahan berdasarkan issue-issue yang berkembang di masyarakat saat ini,” katanya.
Diterangkan Bupati Nina Agustina, adapun issue tersebut diantaranya potensi daerah terkait dengan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) terutama sektor ketahanan pangan yang dalam hal ini pertanian, peternakan dan perikanan.
Dalam sektor pertanian Kabupaten Indramayu mempunyai produksi padi 2022 sebesar 1,49 juta ton/pertahun yang tahun sebelumnya 1,3 juta ton dan mendapatkan predikat produsen padi terbesar nasional. Sementara produsen perikanan menjadi penyumbang terbesar suplai ikan di Jawa Barat sebesar 34% di tahun 2021.
Namun potensi tersebut, masih dianggap belum mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Indramayu yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Sehingga sangat diharapkan, adanya unsur Pentahelix bisa membawa pengelolaan sumber daya alam dapat dilaksanakan secara optimal dan merata.
Mengejar ketertinggalan daerah yang dilakukan melalui kebijakan dan program Bupati Indramayu Nina Agustina yang telah membuahkan hasil yang positif adalah, capaian Indek Pembangunan Manusia (IPM) Indramayu yang pelan tetapi pasti mengalami peningkatan.
“Alhamdulillah untuk IPM kita naik 0,58 Point dan diharapkan terus meningkat untuk IPM kita lebih baik lagi terutama untuk sektor pendidikan, kesehatan juga daya beli masyarakat,” terangnya.
Namun jelas Bupati Nina, terdapat issue lain yang perlu menjadi perhatian bersama yakni kesejahteraan masyarakat yang dimana Kabupaten Indramayu masih menyandang predikat daerah dengan kemiskinan ekstrim. Sehingga selain adanya pemberdayaan ekonomi dan penyaluran bansos, perlu adanya kepastian data baik yang dilakukan dinas terkait dan camat dalam pendataan di lapangan.
“Kita atasi bersama-sama khususnya para camat dan stakeholder untuk hati-hati dalam pendataan kemiskinan ekstrim. Lakukan pendataan dengan data yang valid, jangan sampai orang yang tak menjadi kriteria akhirnya ditarik masuk data miskin ekstrim. Terutama penerima-penerima data bantuan sosial,” tegasnya.
Salah satu upaya adalah dengan pelabelan stiker penerima bantuan sosial (Bansos) yang memiliki maksud agar adanya kepastian kriteria sesuai Kepmensos nomor 146/huk/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu untuk ketepatan sasaran bansos.
“Kenapa kita melabelisasi penerima bantuan dengan stiker. Alasannya karena selama ini rumah-rumah warga yang bagus itu mendapat bansos. Untuk itu kita memberikan stiker yang ada barcode bahwa ada keterangan dimana yang patut menerima adalah orang-orang yang memang tidak mampu atau miskin,” paparnya.
Untuk itu asumsi masyarakat diharapkan tidak berspekulasi negatif akan tetapi memberikan pelajaran kepada mereka jika memang tidak masuk dalam kategori fakir miskin sesuai aturan yang berlaku maka jangan berharap ingin menjadi penerima bansos.
Bupati Nina Agustina menyampaikan, terkait kasus stunting atau gagal tumbuh kembang anak akibat kekurangan gizi meski masuk di bawah rata-rata di tingkat Jawa Barat, namun Pemkab Indramayu tetap mengupayakan menjadikan Indramayu New Zero Stunting melalui program lain misalnya Gerakan Orang Tua Asuh Balita Stunting.
“Program kita adalah Gerakan Orang Tua Asuh Balita Stunting. Alhamdulillah kepala SKPD dan pejabat lainnya menjadi orang tua asuh balita stunting. Semoga pejabat lainnya bisa menjadi bagian untuk menggerakkan program tersebut yang diharapkan kita bisa menjemput generasi emas di Tahun 2045, mudah-mudahan Indramayu menjadi pionir,” harapnya.
Selain itu issue lainnya yang dilakukan upaya dari Pemkab Indramayu adalah fokus pada peningkatan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang tercermin dari jumlah rata-rata lama sekolah yang hanya 6,5 tahun.
Kemudian lanjut Bupati Nina, issue sosial yang berkembang terkait diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, perdagangan anak di bawah umur dan eksploitasi seksual serta pernikahan usia dini menjadi hal yang harus segera tertangani melalui kepedulian dari seluruh stakeholder.
“Saya mohon semua bergandengan tangan bisa sama-sama membuka matanya, membuka telinganya. Kita harus peduli terhadap anak-anak kita. Kembali lagi kepada camat dan kepala desa hingga RT/RW bagaimana anak-anak kita dan Indramayu ataupun sekolah-sekolah menjadi lingkungan ramah anak,” lanjut Bupati Nina.
Bupati Nina berharap sekali melalui Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2024 ini bisa memberikan suatu nilai baik untuk mengejar ketertinggalan daerah dan mengentaskan permasalahan yang ada di masyarakat.
“Permasalahan ini yang menjadi issue masyarakat harus menjadi perhatian kita semua bukan hanya dari pemerintah dan masyarakat melainkan dari stakeholders yang terkait,” pungkasnya. (R/MTQ–Tim Publikasi Indramayu)
