Mendagri: Perlu Sinergi Kuat Antara Pusat dan Daerah Untuk Mengendalikan Inflasi

Loading

Rakor Pengendalian Inflasi Daerah

 

DISKOMINFO INDRAMAYU – Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) kembali menggelar kegiatan rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah dalam rangka pengendalian inflasi daerah yang diikuti oleh instansi lintas sektor baik pusat maupun daerah, Senin (20/2/2023).

Bertempat di ruang Indramayu Command Center, kegiatan rakor yang berlangsung secara daring tersebut turut diikuti Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Setda Indramayu, Suwenda, Kepala Bagian Perekonomian Setda Indramayu, Iing Kuswara, Analis Kebijakan Setda Indramayu, Dartiyah, serta Ermasyanto, Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kabupaten Indramayu.

Dalam sambutannya, Menteri Salam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan, angka inflasi per Januari 2023 berada di angka 5,28% yang semula pada bulan Desember 2022 berada pada angka 5,51%. Angka inflasi tersebut cenderung lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Januari tahun sebelumnya. Selain itu, penurunan inflasi Januari 2023 terhadap Desember 2022 sebesar 0,34%.

“Penurunan angka inflasi saat ini mendapat apresiasi yang sangat tinggi dari Bapak Presiden,” ungkapnya.

Lebih lanjut Tito menjelaskan, penurunan angka inflasi tersebut dapat dicapai berkat sinergitas dan kerja keras dari berbagai pihak baik pusat maupun daerah sehingga diharapkan sinergi tersebut dapat terus konsisten serta ditingkatkan guna menekan angka inflasi pada batas wajar yang dapat dikendalikan.

“Perlu sinergi kuat baik itu pemerintah pusat maupun daerah dalam mengendalikan inflasi ini,” jelasnya.

BACA  Kunjungi Sport Centre Indramayu, Bupati Nina Berencana Menata Ulang Pedagang Kaki Lima

Kemudian, Deputi Bidang Statistik Produksi Badan Pusat Statistik, M. Habibullah dalam paparannya terkait dengan perkembangan harga pada minggu ke-3 Februari 2023 menyampaikan, terdapat 10 kabupaten/kota dengan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi dan 10 kabupaten/kota dengan penurunan IPH tertinggi, yang mana secara nasional kenaikan harga tertinggi terjadi di Kabupaten Solok Sumatera Barat dengan nilai IPH 7,46% sedangkan penurunan harga tertinggi terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan dengan nilai IPH -7,19%.

Selain itu, kenaikan harga tertinggi di Pulau Jawa terjadi di Kabupaten Garut Jawa Barat dengan nilai IPH 5,3%. Di mana komoditas andil terbesar berada sektor beras, bawang merah, minyak goreng, dan cabai merah.

“Terdapat beberapa komoditas yang memiliki andil signifikan dalam inflasi diakibatkan kenaikan harga,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, Sarwo Edhy memaparkan, beberapa dukungan aksi dan kebijakan pemerintah daerah untuk pengendalian inflasi pangan menjelang hari besar keagamaan dan nasional (HBKN) diantaranya adalah dukungan pemda kepada Perum BULOG dalam penyerapan gabah atau beras saat panen raya Februari-April 2023, serta pemantauan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang bekerjasama dengan pimpinan wilayah BULOG dan satgas pangan daerah.

Edhy juga menjabarkan, dukungan aksi lainnya yakni pemantauan pasokan dan harga pangan di lapangan, pelaksanaan gerakan pangan murah, dan cadangan pangan pemerintah daerah.

BACA  87 ANGGOTA BPD SE-KECAMATAN GABUSWETAN IKUTI PENINGKATAN KAPASITAS

“Beberapa langkah dapat dilakukan dalam mendukung pengendalian inflasi,” paparnya.

Hal serupa juga diungkapkan Direktur Jenderal (Dirjen) Hortikultura Kementerian Pertanian, Prihasto Setyanto. Dirinya mengatakan, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam stabilisasi pasokan cabai dan bawang merah seperti menyampaikan Early Warning System (EWS) cabai dan bawang merah secara rutin bulanan kepada Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten serta konsolidasi dengan champion untuk intervensi pasokan.

Tak hanya itu, Dirjen Hortikultura juga menginisiasi penanaman kawasan cabai bersama champion seluas 1.250 hektare dan bawang merah seluas 1.765 ha di musim off season Jan–Maret 2023 dan pengembangan Kawasan Cabai dan Bawang dengan produksi 68 juta seedling (cabai dan bawang) di 34 provinsi serta fasilitasi distribusi, pasar tani dan sewa gudang.

“Dari Dirjen Hortikultura telah menyiapkan beberapa opsi yang dapat dilakukan dalam menjaga stabilisasi pasokan cabai dan bawang merah,” pungkasnya. (FKR/MTQ—Tim Publikasi Diskominfo Indramayu)

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Scroll to Top