DISKOMINFO INDRAMAYU – Pemerintah Kabupaten Indramayu mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 serta Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah. Kegiatan ini diikuti secara daring dari Ruang Indramayu Command Center (ICC) pada Senin (22/12/25) kemarin. Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Bagian Perekonomian Setda Indramayu, Iing Koswara, bersama sejumlah perwakilan undangan terkait untuk menyimak arahan strategis dari pemerintah pusat.
Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, yang membuka forum dengan menyoroti kondisi cuaca ekstrem di Indonesia. Tomsi mengingatkan seluruh daerah untuk mewaspadai curah hujan tinggi yang berpotensi mengganggu distribusi logistik.
“Kami meminta untuk terus memonitor laporan ramalan cuaca berkaitan dengan cuaca-cuaca ekstrem di sebagian daerah, sehingga kita bisa mengantisipasinya,” ujar Tomsi dalam sambutannya.
Lebih lanjut, Tomsi menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi dampak bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor yang dapat memutus akses jalan dan jembatan. Berkaca pada pengalaman di wilayah Sumatera Bagian Utara, Kemendagri meminta respons cepat dari daerah.
“Teman-teman Kepala Daerah beserta dinas-dinasnya bisa mengantisipasi dan sekaligus siaga dengan peralatannya, mengajak Forkopimda untuk siaga dengan peralatannya,” tegasnya.
Dalam sesi pemaparan data, Direktur Statistik Harga BPS RI, Dr. Windhiarso Ponco Adi P, menyampaikan perkembangan harga komoditas strategis, khususnya Minyakita. Berdasarkan data SP2KP per 20 Desember 2025, stabilitas harga masih terjaga di mayoritas wilayah amatan. Tercatat sebanyak 81 Kabupaten/Kota memiliki harga Minyakita di bawah atau sama dengan Rp15.700 per liter, dengan rincian 22 daerah di Pulau Jawa dan 59 daerah di luar Pulau Jawa.
Terkait strategi pangan, Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, memaparkan langkah tindak lanjut untuk komoditas beras. Salah satu rencananya adalah melakukan pertemuan bisnis (business matching) antara PERPADI dan pengusaha Kepulauan Riau pada awal Januari 2026 untuk mencocokkan sampel beras. Selain itu, Perum BULOG diinstruksikan mencari alternatif pasokan beras premium selain dari Kanwil Sulsel guna memenuhi preferensi masyarakat, sembari tetap menyuplai beras dari Jakarta dan Jawa Barat ke wilayah Kepri.
Sementara itu, Deputi Kepala Staf Kepresidenan, Prof. Popy Rufaidah, menyampaikan enam rekomendasi solusi, termasuk optimalisasi anggaran daerah. KSP mendorong Kemendagri agar mengarahkan Pemerintah Daerah memanfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk subsidi transportasi logistik, mengingat realisasinya baru mencapai 22,39%. Solusi lainnya mencakup kerja sama dengan TNI menggunakan pesawat Hercules untuk distribusi ke daerah sulit jangkau serta pelibatan swasta dalam menjaga stabilitas harga daging ayam ras.
Pada agenda kedua mengenai sektor perumahan, Direktur Pembiayaan Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, R. An An Andri Hikmat, menegaskan kewajiban daerah menyukseskan Program 3 Juta Rumah sebagai Prioritas Nasional RPJMN 2025-2029. Pemerintah memperingatkan adanya sanksi tegas bagi kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional ini, mulai dari teguran tertulis hingga sanksi administratif berupa pemberhentian sementara.
Menutup pemaparan, Kementerian PKP menjabarkan rencana program kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang meliputi pengentasan kumuh, bantuan sanitasi, hingga pembangunan rumah susun. Target tahun 2026 mencakup penanganan kawasan kumuh seluas 225 hektare di 15 lokasi serta penyediaan bantuan sanitasi sebanyak 3.000 unit. Melalui rakor ini, pemerintah pusat berharap sinergi dengan daerah dapat terus diperkuat demi menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (Diskominfo Indramayu)
Penulis : isn
Editor : ds
