Kendalikan Inflasi, Pemerintah Daerah Harus Perkuat Intervensi

Loading

DISKOMINFO INDRAMAYU – Upaya tekan laju inflasi daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu kembali mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan secara rutin oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI).

Rakor yang diikuti Pemkab Indramayu secara daring di Indramayu Command Center (ICC), Senin (22/1/2024), dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.

Dalam arahannya, Menteri Tito menyampaikan, Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2 Januari 2024 yang diolah pada 21 Januari 2024, bahwa angka inflasi year on year (yoy) merujuk pada angka 2,61%. Diketahui, minggu ke3 perkembangan inflasi secara nasional cenderung mengalami penurunan.

Tito mengatakan, dengan angka 2,61%, inflasi di Indonesia harus terus diwaspadai dengan melakukan langkah intervensi.

“Langkah yang dilakukan misalnya dengan pemberian bantuan sosial, melakukan Gerakan pasar murah, dan upaya-upaya lain untuk menstabilkan harga, kerja sama antar daerah, serta subsidi transportasi dari daerah surplus ke daerah minus,” ujarnya.

Menurut Tito, ini adalah angka yang sangat baik, terjaga sangat baik, dan ini hasil kerja keras semua pihak dan inflasi bulan ke bulan bisa lebih berkurang di bulan Januari.

Hal lain disampaikan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Pudji Ismartini menjelaskan historis perkembangan inflasi Januari 2020-2023.

“Berdasarkan historis 2020-2023 selalu terjadi inflasi pada bulan Januari, dengan tingkat inflasi yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya (Desember). Sebagian besar kabupaten/kota juga mengalami inflasi, serta beberapa komoditas pangan bergejolak beberapa kali muncul sebagai penyumbang dil inflasi Januari,” jelasnya.

BACA  Maksimalkan Kinerja, Bupati Indramayu Nina Agustina Rotasi 82 Pejabat

Menyikapi historis tersebut, Pudji memaparkan, IPH minggu ke3 Januari 2024 berdasarkan data SP2KP pencatatan tanggal 15-19 Januari 2024, secara nasional jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH sampai dengan M3 Januari terus turun sebesar 8% poin dibandingkan pada minggu sebelumnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional (BPN), Nyoto Suwigno mengungkapkan terkait aksi dan kebijakan BPN dalam rangka pengendalian inflasi pangan.

Menurutnya, tingkat Inflasi nasional bulan Desember 2023 sebesar 2,61% (yoy) turun dari inflasi bulan November 2,86%. Inflasi bergejolak juga turun dari 7,59 menjadi 6,73%.
Nyoto mengatakan, komoditas dengan kontribusi inflasi terbesar adalah beras, sebesar 0,53% (yoy). Bantuan pangan beras efektif menahan laju inflasi pangan, utamanya beras.

“Dengan inflasi yang menurun ini memberikan harapan pada 2024. Semoga kondisi inflasi dapat lebih baik lagi untuk mewujudkan Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil dalam meredam laju inflasi,” pungkasnya. (Diskominfo Indramayu)

Penulis : Lika
Editor : Aa Deni

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Scroll to Top