DISKOMINFO INDRAMAYU – Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri RI kembali menggelar rapar koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara daring dengan melibatkan berbagai stakeholder baik pusat maupun daerah.
Bertempat di Indramayu Command Center, Senin (20/3/2023). Rakor Pengendalian Inflasi Daerah diikuti Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu yang dihadiri Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Suwenda didampingi Kepala Dinas Sosial, Sri Wulaningsih, Kepala Badan Keuangan Daerah, Woni Dwinanto, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Asep Abdul Mukti, serta Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Muhammad Iqbal.
Tampak pula hadir, Kepala Bagian Perekonomian Setda Indramayu, Iing Kuswara, Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Heru Purwanto, Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Mohammad Khusen, Kepala Bidang Perekonomian Bappeda-Litbang, Heriyanto Budi Hermawan, serta Analis Kebijakan Setda Indramayu, Dartiyah.
Rakor yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, membahas terkait dengan ketersediaan pasokan serta stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok menjelang datangnya bulan ramadhan 1444 H.
Tomsi menerangkan, komoditas bahan pokok di beberapa daerah masih mengalami kekurangan pasokan pada beberapa komoditas, salah satunya minyak goreng dimana terdapat 82 daerah yang mengalami defisit minyak goreng.
Selain itu kenaikan harga beberapa komoditas pangan terjadi di beberapa daerah sehingga diperlukan adanya upaya intevensi konkret secara serius guna stabilisasi harga dan kekurangan pasokan komoditas pangan tersebut
“Terdapat beberapa komoditas yang mengalami kekurangan bahan pangan di beberapa daerah seperti beras, daging ayam ras, telur ayam ras, minyak goreng, serta beberapa komoditas lainnya. Oleh karena itu, kami minta fokus terhadap stabilisasi harga dan kekurangan pasokan, terlebih menjelang bulan ramadhan†terangnya.
Kemudian, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Pudji Ismartini menyampaikan, berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan secara harian, terpantau komoditas cabai merah, cabai rawit, serta telur mengalami kenaikan harga dalam 3 minggu terakhir.
“Dalam 3 minggu terakhir terjadi kenaikan harga di beberapa komoditas dimana berdasarkan IPH secara nasional kenaikan harga tertinggi terjadi di Kabupaten Buton Utara dengan nilai IPH 16,21% dan penurunan harga tertinggi berada di Kabupaten Aceh Tamiang dengan IPH -6,81%,†ungkapnya.
Guna menjaga ketersediaan dan stabilisasi pangan tersebut terutama menjelang datangnya bulan ramadhan, Deputi Bidang Kerawanan Pangan Badan Pangan Nasional, Nyoto Suwignyo menjelaskan, aksi dan kebijakan pemerintah daerah untuk pengendalian inflasi pangan menjelang hari besar keagamaan dan nasional dapat dilakukan melalui dukungan Pemda kepada Perum BULOG dalam penyerapan gabah atau beras saat panen raya Februari – April 2023, serta pemantauan penyaluran beras SPHP bekerja sama dengan pimpinan wilayah BULOG dan satgas pangan daerah.
Tak hanya sampai disitu, dukungan aksi juga dapat dilakukan melalui pemantauan pasokan dan harga pangan di lapangan, pelaksaan gerakan pangan murah, penguatan cadangan pangan pemerintah daerah, serta meningkatkan koordinasi antara TPID, satgas pangan serta stakeholder terkait lainnya.
“Kami dari Badan Pangan Nasional terus mendorong upaya stabilisasi harga dan menjaga ketersediaan bahan pangan, salah satunya melalui gerakan pasar murah di daerah,†jelasnya.
Sementara itu, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Kasan memaparkan, Kementerian Perdagangan terus melakukan upaya untuk stabilisasi minyak goreng rakyat dengan memanfaatkan sistem informasi sarana perdagangan untuk memonitor penyaluran DMO minyak goreng, terus melakukan koordinasi dengan pelaku usaha untuk memastikan kelancaran penyaluran DMO minyak goreng, berkoordinasi dengan satgas pangan untuk pengawasan distribusi, serta memastikan distribusi minyak goreng rakyat sampai pada konsumen dengan ketentuan harga sesuai dengan HET.
“Upaya terus kami laksanakan guna stabilisasi minyak gorek rakyat. Semoga ini dapat memenuhi kekurangan minyak goreng yang terjadi di beberapa daerah,†paparnya.
Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Suwenda menyampaikan, Pemkab Indramayu terus mengikuti perkembangan terkait kenaikan harga bahan pokok yang diinformasikan oleh pemerintah pusat melalui BPS yang disampaikan pada rakor inflasi daerah setiap minggu serta terus berkoordinasi dengan berbagai stakeholder untuk menjaga stabilisasi harga dan ketersediaan pangan di daerah sesuai dengan instruksi pemerintah pusat.
“Kami terus mengikuti perkembangan harga yang diinformasikan BPS dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait sesuai arahan pusat untuk stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan di daerah guna mengendalikan angka inflasi di daerah,†pungkasnya. (FKR/MTQ – Tim Publikasi Diskominfo Indramayu)
