DISKOMINFO INDRAMAYU – Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) kembali menggelar kegiatan rapat koordinasi lintas sektor guna menekan inflasi daerah dengan agenda pembahasan langkah konkret pengendalian inflasi di daerah tahun 2023 yang berlangsung secara daring, Senin (6/3/2023).
Bertempat di Indramayu Command Center, rapat turut diikuti Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Suwenda, Kepala BKD Indramayu, Woni Dwinanto, Plt. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Ahmad Budiharto, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Asep Abdul Mukti, dan Kepala Dinas Sosial, Sri Wulaningsih.
Tampak pula hadir, Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Muhammad Iqbal, Kabid Perekonomian Bappeda Litbang, Heriyanto Budi Hermawan, Kabag Perekonomian Setda Indramayu, Iing Kuswara, Danramil 1605/Sukagumiwang, Lettu Inf. Waryadi, serta Kasat Intelkam Polres Indramayu, AKP Yuda Megantara.
Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menyampaikan, dari hasil survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), angka inflasi yang terjadi pada bulan februari mengalami kenaikan menjadi 5,47%, dimana pada bulan januari sebelumnya berada pada angka 5,28%.
Tito menekankan, dengan adanya kenaikan angka inflasi tersebut, menjadi perhatian semuanya baik pemerintah pusat maupun daerah serta stakeholder terkait untuk terus meningkatkan berbagai upaya yang dilaksanakan guna menekan kenaikan angka inflasi.
“Pada bulan februari inflasi mengalami kenaikan 0,16% dari angka inflasi bulan januari sebelumnya,†ungkapnya.
Kemudian, Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini menjelaskan, berdasarkan sebaran wilayah, terdapat 63 kota di Indonesia yang mengalami inflasi dimana inflasi tertinggi terjadi di Kota Ternate. Namun demikian terdapat 27 kota mengalami deflasi dimana deflasi terdalam terjadi di Kota Gunungsitoli.
Selain itu, Puji juga meminta kepada pemerintah daerah untuk senantiasa mewaspadai adanya kenaikan harga menjelang datangnya bulan ramadhan. Adapun beberapa komoditas dominan yang mengalami kenaikan sehingga menjadi penyumbang naiknya angka inflasi yakni seperti bahan bakar rumah tangga, minyak goreng, dan daging ayam ras.
“Terdapat beberapa komoditas bahan makanan yang menyebabkan naiknya angka inflasi bulan februari di beberapa kota seperti beras, telur ayam, cabai merah, bawang merah, ikan,†jelasnya.
Sementara itu, Deputi III Badan Pangan Nasional, Andriko Noto Susanto memaparkan, pihaknya merekomendasikan langkah-langkah dukungan aksi dan kebijakan yang dapat dilaksanakan pemerintah daerah untuk pengendalian inflasi pangan seperti dukungan pemda kepada Perum BULOG dalam penyerapan gabah atau beras saat panen raya Februari-Apri 2023, dan pemantauan penyaluran beras SPHP.
Tak hanya itu, langkah lainnya yang dapat dilakukan diantaranya adalah pemantauan pasokan dan harga pangan di lapangan, pelaksanaan gerakan pasar murah, serta penguatan cadangan pangan pemerintah daerah.
“Terdapat beberapa dukungan aksi dan kebijakan pemerintah daerah untuk pengendalian inflasi pangan menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN),†paparnya.
Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Suwenda mengatakan, Pemkab Indramayu akan terus melakukan pemantauan terhadap angka inflasi daerah serta akan melakukan koordinasi dengan TPID Kabupaten Indramayu untuk melaksanakan kebijakan yang disarankan oleh pemerintah pusat.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan TIPD Kabupaten sehingga dapat terus mendukung pemerintah pusat dalam menekan infasi daerah,†pungkasnya. (FKR/MTQâ€â€Tim Publikasi Diskominfo Indramayu)
