Diskominfo Indramayu Ikuti Kegiatan IKP Talk Webinar Series 2

DISKOMINFO INDRAMAYU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Indramayu melalui Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) mengikuti kegiatan IKP Talk Webinar Series 2 yang digelar Diskominfo Provinsi Jawa Barat secara daring di kantor Diskominfo Indramayu, Selasa (20/6/2023).

Webinar yang mengusung tema komunikasi krisis di era digital turut dihadiri oleh Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Barat, Ika Mardiah, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung, Atie Rachmiatie, serta narasumber salah satunya Tim Akselerasi Pembangunan dan Penasehat Gubernur Jawa Barat Bidang IT, Juwanda.

Dalam sambutannya, Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Barat, Ika Mardiah menyampaikan, komunikasi krisis merupakan aktifitas atau proses komunikatif yang dilakukan oleh pemerintah terutama bidang humas dalam merespons dan menangani krisis sehingga publik dapat tercerahkan dan memahami krisis serta mengetahui tindakan penanganan yang dilakukan oleh pemerintah.

Komunikasi krisis yang dilakukan oleh pemerintah secara efektif dan efisien pada dasarnya akan menghilangkan dan atau setidaknya meminimalisir terjadinya krisis komunikasi dari pihak internal pemerintah.

Dengan demikian tindakan komunikasi krisis sebagai bagian dari manajemen krisis akan berimplikasi terhadap kondisi sosial atau publik yang relatif stabil sehingga menyebabkan reputasi dan citra pemerintah dalam pandangan publik positif dan baik.

“Tema kali ini sangat menarik, dimana komunikasi krisis yang baik juga menjadi salah satu bagian dalam upaya membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah,” ungkapnya.

BACA  Labelisasi KPM Bansos, Dinsos Indramayu Bina Perangkat Desa Gunungsari Sukagumiwang

Lebih lanjut Ika menjelaskan, di Indonesia sendiri regulasi mengenai pengelolaan komunikasi krisis bagi organisasi pemerintah diatur dalam Peraturan MENPAN RB RI No 29 Tahun 2011 tentang pedoman umum pengelolaan komunikasi krisis di lingkungan instansi pemerintah.

“Dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah perlu memiliki kemampuan mengelola komunikasi krisis baik yang bersifat pencegahan atau preventif maupun yang sudah terjadi karena berkaitan langsung dengan citra dan reputasi organisasi pemerintah,” jelasnya

Oleh karenanya, komunikasi krisis ini menjadi sebuah hal yang penting karena kesalahan dalam mengelola komunikasi krisis dapat menimbulkan resiko yang berdampak negatif antara lain meningkatnya intensitas masalah juga sorotan publik dan liputan media masa yang tidak proporsional, penurunan reputasi dan kredibilitas, serta gangguan dalam pelaksanaan kegiatan.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung, Atie Rachmiatie menyampaikan, komunikasi krisis bermakna bagi organisasi/lembaga guna memberikan respons dengan segera ketika krisis terjadi, yang tentunya berkaitan pada aspek komunikasi manajemen krisis, antara lain pengelolaan informasi pada media berita, karyawan, konsumen atau masyarakat luas.

“Melalui pesan yang terbuka dan jujur kepada para pemangku kepentingan (stakeholder), bahkan hanya waktu 40 menit s/d 12 jam untuk memberikan penjelasan versi mereka atas sebuah krisis. Jika gagal merilis informasi yang relevan, maka kepercayaan publik mungkin sudah turun terhadap informasi yang akan dirilis di luar time frame, dan pemilihan kata/diksi pun penting untuk penyampaian pesan, target publik dan pemilihan media yang tepat dan paling tepat,” ungkapnya.

BACA  Lima Kecamatan diguyur 209 Juta

Hal lain disampaikan Tim Akselerasi Pembangunan dan Penasehat Gubernur Jawa Barat Bidang IT, Juwanda mengatakan, komunikasi yang efektif harus cepat dan akurat guna memastikan informasi terkait dampak krisis, transparansi dalam membangun kepercayaan dan kredibilitas, strategi komunikasi untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal, serta konsistensi pesan yang harus dipahami bagi semua pihak dalam organisasi.

“Manfaatkan platform dan alat digital yang ada untuk menyampaikan pesan, kemudian respons cepat dan empatik bisa menjadi cara yang efektif untuk meredam krisis dan membangun kembali kepercayaan. Dalam era digital, pesan visual seperti infografik dan video dapat sangat efektif karena mudah dicerna dan mudah disebarkan,” lanjutnya.

Masih dikatakan Juwanda, evaluasi dan retrospective guna merumuskan yang lebih baik ke depannya, menekankan pentingnya belajar dari kesalahan masa lalu agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang IKP Diskominfo Indramayu, Agus Muttaqien mengapresiasi terselenggaranya webinar IKP Talks. Menurutnya, komunikasi krisis merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa dilepaskan dari sebuah proses komunikasi.

“Komunikasi krisis menjadi bagian dari proses komunikasi terutama pada kehumasan pemerintah,” pungkasnya. (FKR/MTQ – Tim Publikasi Diskominfo Indramayu)

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Scroll to Top