Ratusan tenaga honorer dari Kabupaten Indramayu yang tergabung dalam FOSHDI (Forum Solidaritas Honorer Indramayu) Rabu (26/2/2015) mengepung Istana Negara untuk menuntut semua tenaga honorer kategori II untuk bisa diangkat menjadi PNS. Kehadiran ratusan tenaga honorer dari Kabupaten Indramayu tersebut bergabung bersama dengan solidaritas honor dari seluruh wilayah di Indonesia yang menuntut hal serupa.
Bersatunya honorer di Indonesia untuk memperjuangan nasib kehidupannya sangatlah wajar, karena para honorer tersebut dalam satu bulan hanya digaji antara 50.000 – 500.000. jumlah tersebut sangatlah tidak layak apabila diperhadapkan pada kondisi kebutuhan saat ini. Keinginan agar seluruh tenaga honorer diangakat penjadi PNS karena para honorer yang masuk kategori II yang sebenarnya banyak terjadi kecurangan. Hal ini karena banyak honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi namun belum terangkat, padahal Menpan RB menjanjikan usia yang menjadi perhatian serius.
Dalam aksinya, masa berkumpul di Masjid Itiqlal begitu pagi menjelang para honorer langsung melakukan orasi dan berjalan menuju monas dan Istana Negara untuk menemui Presiden SBY. Keinginan honorer untuk menemui SBY ternyata mendapatkan hadangan dari pihak kepolisian yang telah membuat blockade agar para honorer tidak bisa mendekat ke Istana Negara. Namun tindakan ini memicu emosi para tenaga honorer yang sempat mengakibatkan gesekan. Namun karena kedewasaan dari kedua belah pihak bentrokan bisa dihindarkan.
Pihak Presiden melalui juru bicaranya akhirnya mau menerima 10 orang perwakilan honorer untuk bertemu dengan Menpan RB. Namun sampai dengan berita ini ditulis belum ada keputusan dan para honorer masih terus bertahan di depan Istana Negara.
Ketua FOSHDI Indramayu Agung Suprayogi mengatakan, hanya satu tuntutan para honorer tersebut yakni mereka yang telah masuk dalam database kategori II untuk segera bisa diangkat pada tahun 201V ini. Jika tidak ada keputusan yang berpihak kepada tuntutan honorer tersebut, maka pada tanggal 9 April mendatang seluruh honorer di Indonesia dipastikan hanya duduk manis dirumah tanpa menggunakan hak pilihnya. (deni/humasindramayu)
