Bupati Nina Agustina Tandatangani MoU Mendukung Lompatan SPBE

Loading

DISKOMINFO INDRAMAYU — Pemerintah Kabupaten Indramayu mendukung lompatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang kini terus dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI dalam kebijakan kerangka perkotaan cerdas berkelanjutan menuju terwujudnya “Indonesia World Class Government” Tahun 2025.

Dukungan tersebut terlihat manakala Bupati Indramayu Nina Agustina bersama 62 kabupaten/kota se-Indonesia tandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kemendagri RI sebagai komitmen bersama Indonesia Digital Services Living Lab Summit 2022, di Kampus UID Simpang Serangan, Kura-kura Bali Kota Denpasar Provinsi Bali, Senin (21/11/2022).

Acara ini digagas Pemerintah Kabupaten Sumedang tersebut menjadi upaya munculnya sebuah platform kolaboratif daerah dan pusat untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam meningkatkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Indonesia Digital Living Lab merupakan sebuah platform berbagi pengalaman berbasis pendekatan saintifik dengan empirik dalam penerapan SPBE di 61 Kabupaten/Kota terpilih atau sebagai piloting. Sehingga atas dasar transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di lingkungan pemerintahan daerah yang saat ini masih jauh dari harapan.

Hal ini terlihat dari masih rendahnya capaian SPBE nasional, pada tahun 2021 baru mencapai 2,24 (Skala 1-5). Jumlah Pemda Provinsi yang capaiannya berpredikat baik baru 44,12%. Sehingga untuk menjawab tantangan tersebut, serta meningkatkan capaian Indeks SPBE, tengah dikembangkan platform kolaboratif IDSL yang di dalamnya memadukan strategi kepemimpinan digital dengan pembelajaran digital, serta mengkombinasikan pendekatan saintifik sistemik dengan empirik implementatif dalam penerapan SPBE.

BACA  Tindak Lanjut Kasus Wong Cilik Tuntut Keadilan, Tim Gabungan Segera Tangani Kasus Darsem

Pemerintah Kabupaten Indramayu bersama 61 kabupaten/kota se-Indonesia menjadi pilot project membangun komitmen bersama dan pemahaman strategis para Kepala Daerah yang notabene adalah top management Pemerintah Daerah tentang pentingnya Indonesia Digital Services Living Lab sebagai platform kolaboratif untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam meningkatkan Indeks SPBE dalam kerangka kebijakan perkotaan cerdas berkelanjutan menuju terwujudnya Indonesia World Class Government tahun 2025.

Adapun tujuannya adalah agar platform Indonesia Digital Services Living Lab dapat diimplementasikan dan dioperasionalkan dengan baik di 62 Kabupaten/Kota Piloting, serta secara kongkrit dapat melampaui capaian Indeks SPBE dari 62 Kabupaten/Kota Piloting dimaksud. Di sisi lain, melalui platform kolaboratif tersebut diharapkan dapat memantik modal sosial dalam penerapan SPBE sebagai pengungkit pengembangan perkotaan cerdas berkelanjutan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI Abdullah Azwar Anas yang hadir secara virtual mengatakan, pemerintah pusat terus mendorong pemerintah daerah untuk senantiasa dapat mengimplementasikan digitalisasi di berbagai sektor, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dirinya mengungkapkan, digitalisasi merupakan sebuah keniscayaan, sehingga pemerintah daerah diminta untuk dapat terus melakukan tranformasi dengan memanfaatkan perkembangan digital.

“Digitalisasi jadi sarana mempercepat pencapaian tujuan dalam reformasi birokrasi, sehingga birokrasi dapat memiliki dampak yang jelas,” ujarnya.

Azwar Anas menambahkan, terdapat tiga arahan Presiden RI Joko Widodo tentang reformasi birokrasi, dimana salah satunya adalah birokrasi lincah dan cepat, sehingga dengan adanya penerapan digitalisasi menjadi salah satu cara untuk melahirkan birokrasi yang lincah dan cepat karena semua hal yang diperlukan sudah terkoneksi dan terintegrasi menjadi satu.

BACA  Bupati Indramayu Hj. Nina Agustina Bagikan 150 Sertifikat Program PTSL di Desa Arjasari

“Akselerasi digitalisasi dapat membawa transformasi reformasi birokrasi di tahun 2025 menjadi pemerintahan yang dynamic governance, yang mana birokrasi memiliki ciri agile dan adaptif sehingga semakin efektif efisien setara dengan birokrasi berkelas dunia,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Nina Agustina sangat mendukung adanya reformasi birokrasi melalui transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, di era digitalisasi yang berkembang pesat ini pemerintah daerah harus dapat selaras mengikuti perkembangan yang terjadi melalui berbagai terobosan yang dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.

“Saya sangat mendukung adanya kegiatan ini. Dimana kegiatan ini dapat mendorong dan memberikan referensi bagi pemerintah daerah lainnya untuk dapat terus berinovasi dan bertranformasi dalam menjalankan pemerintahan dengan memanfaatkan digitalisasi yang berkembang sangat pesat, sehingga indeks SPBE dapat ditingkatkan” ungkapnya.

Bupati Nina menambahkan, Pemerintah Kabupaten Indramayu terus mendorong tranformasi reformasi birokrasi melalui berbagai program salah satunya melalui program Lebu Digital (Le-Dig), Indramayu Cepat Tanggap (I-Ceta ) dan implementasi SPBE di masing-masing organisasi perangkat daerah, dimana hal tersebut diharapkan dapat menjadi pendorong bagi Kabupaten Indramayu menuju pengembangan kota cerdas atau smart city yang berkelanjutan sehingga Indramayu yang Bersih, Religius, Maju, Adil, Makmur dan Hebat (Bermartabat) dapat terwujud.

“Pemkab Indramayu terus melakukan berbagai inovasi digital guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk transformasi reformasi birokrasi yang selaras dengan perkembangan digitalisasi guna mewujudkan Indramayu yang Bermartabat,” tambahnya. (Fikri/MTQ—Tim Publikasi Diskominfo Indramayu)

BACA  Berhasil Turunkan Angka Stunting Lebih Dari 50%
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Scroll to Top